POSO – INTERPOLPOST.COM- Dugaan aktivitas perambahan dan pembabatan hutan di kawasan konservasi Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, memunculkan kekhawatiran masyarakat.
Aktivitas yang disebut-sebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tersebut dikhawatirkan mengancam kelestarian kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam (TWA) Bancea.
Masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan dan patroli yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap kawasan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut.
Berdasarkan informasi dan keluhan warga, sejumlah titik kawasan hutan diduga mengalami perubahan akibat aktivitas pembukaan dan pembabatan lahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan serta bagaimana langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya perambahan di kawasan yang masih berstatus konservasi.
Apabila aktivitas tersebut terbukti terjadi di dalam kawasan yang dilindungi, dampaknya tidak dapat dianggap sepele. Hilangnya tutupan hutan berpotensi merusak habitat satwa liar, mengancam keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi hidrologis kawasan.
Masyarakat pun berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Sebab, kawasan konservasi bukan sekadar hamparan hutan, melainkan aset ekologis yang harus dijaga keberadaannya untuk kepentingan generasi sekarang maupun mendatang.
KEPALA BKSDA: SEBAGIAN KAWASAN TELAH BERUBAH PERUNTUKAN MENJADI APL
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Mulyadi, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa sebagian kawasan hutan di Kecamatan Pamona Selatan telah mengalami perubahan peruntukan berdasarkan kebijakan tata ruang.
Menurutnya, perubahan tersebut berkaitan dengan usulan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Kehutanan, sehingga sebagian wilayah yang sebelumnya berstatus kawasan hutan telah dialihkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Meski demikian, Mulyadi menegaskan bahwa perubahan peruntukan tersebut tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuka atau mengolah seluruh kawasan.
“Ada titik-titik yang tidak bisa dirambah. Ada zona yang masuk dalam kawasan itu dan tidak boleh diolah menjadi areal lain,” jelasnya.
Pernyataan Kepala BKSDA tersebut menjadi hal penting untuk menjawab keresahan masyarakat, khususnya terkait batas wilayah yang telah berubah peruntukan dan kawasan yang masih berada dalam perlindungan konservasi.
Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan informasi mengenai peta perubahan peruntukan, batas-batas kawasan, serta titik koordinat wilayah yang masih berstatus kawasan konservasi. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memanfaatkan lahan.
BKSDA DIDESAK MELAKUKAN PENGECEKAN DAN EVALUASI LAPANGAN
Menyikapi dugaan perambahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, BKSDA diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga segera melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi yang diduga mengalami pembabatan, mengidentifikasi tingkat kerusakan, serta mencocokkan kondisi faktual dengan peta resmi dan status hukum kawasan.
Jika ditemukan aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan konservasi yang masih dilindungi, BKSDA bersama aparat penegak hukum diharapkan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penindakan, evaluasi terhadap intensitas patroli, sistem pengawasan, dan mekanisme pengamanan kawasan juga perlu dilakukan. Apabila kerusakan hutan terbukti terjadi, langkah rehabilitasi atau pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari upaya penanganan.
Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menjaga kawasan tersebut.
JANGAN SAMPAI HUTAN KONSERVASI KEHILANGAN FUNGSI EKOLOGISNYA
Kelestarian Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Bancea merupakan tanggung jawab bersama. Namun, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam konservasi sumber daya alam, BKSDA diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan secara optimal.
Pengawasan kawasan konservasi tidak cukup hanya melalui laporan dan administrasi, tetapi harus dibuktikan dengan kehadiran petugas di lapangan, patroli berkala, serta respons cepat terhadap setiap indikasi pelanggaran.
Masyarakat berharap pemerintah, khususnya BKSDA, segera memberikan perhatian serius sebelum dugaan kerusakan hutan semakin meluas dan menimbulkan dampak ekologis yang lebih besar bagi wilayah Pamona Selatan dan sekitarnya.
Kejelasan status kawasan, transparansi peta peruntukan, serta pengawasan yang konsisten menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi.
Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan alam justru kehilangan fungsinya akibat lemahnya pengawasan dan keterlambatan penanganan.
Victor Montalili
