TENTENA, POSO – INTERPOLPOST.COM – Rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tentena, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menghadapi kendala menyusul adanya klaim penguasaan lahan oleh sejumlah pihak di lokasi yang telah direncanakan untuk pembangunan koperasi tersebut.
Lahan yang menjadi lokasi rencana pembangunan itu berada di dalam kawasan Terminal Tentena, yang menurut keterangan Dinas Perhubungan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Poso dan berada di bawah pengelolaan instansi tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pembangunan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Namun, munculnya klaim atas lahan tersebut menimbulkan persoalan yang membutuhkan kejelasan status kepemilikan dan administrasi pertanahan.
Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, Yunirson Penyami, melalui sambungan telepon.
Dalam keterangannya, Yunirson menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso telah menyetujui pemanfaatan sebagian lahan di kompleks Terminal Tentena untuk pembangunan Koperasi Merah Putih melalui mekanisme pinjam pakai.
Menurut Yunirson, kendala di lapangan muncul setelah adanya pihak yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan milik orang tua mereka yang telah dikuasai sejak dahulu.
“Saya sudah melaporkan pihak yang mengklaim lahan tersebut ke Polsek Pamona Utara karena mengklaim lahan tanpa dasar.
Mereka beralasan bahwa tanah itu merupakan milik orang tua mereka yang sudah ada sejak dahulu. Bahkan, anak-anaknya juga turut mengklaim sebagai pemilik, tetapi sejauh ini belum menunjukkan bukti kepemilikan tanah,” jelas Yunirson.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan pembangunan Koperasi Merah Putih yang telah memperoleh persetujuan pemerintah daerah melalui mekanisme pinjam pakai.
Sementara itu, OG selaku salah satu pihak yang mengklaim lahan tersebut menyampaikan pandangan berbeda mengenai status tanah yang dipersoalkan. Menurut OG, lahan tersebut bukan diserahkan menjadi milik pemerintah, melainkan hanya dipinjamkan oleh orang tua mereka kepada pemerintah untuk digunakan.
“Tanah itu milik orang tua kami, hanya dipinjamkan kepada pemerintah,” ungkap OG.
Adanya perbedaan keterangan antara pihak Dinas Perhubungan dan pihak yang mengklaim lahan tersebut menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut mengenai riwayat penguasaan dan status hukum tanah yang menjadi lokasi rencana pembangunan.
Penyelesaian persoalan ini perlu dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menunjukkan dasar klaim maupun dokumen yang dimiliki.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait juga perlu memastikan status administrasi aset, riwayat penguasaan, serta batas-batas lahan yang menjadi lokasi pembangunan.
Pemeriksaan dokumen aset pemerintah, termasuk kemungkinan adanya riwayat perjanjian pinjam pakai terdahulu, serta data pertanahan menjadi langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum.
Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tentena diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan ekonomi berbasis koperasi.
Oleh karena itu, persoalan klaim penguasaan lahan tersebut diharapkan segera memperoleh perhatian dari pemerintah daerah dan instansi berwenang. Penyelesaian melalui koordinasi, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku menjadi penting agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.
Masyarakat pun berharap rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di Tentena dapat segera direalisasikan setelah persoalan status dan penggunaan lahan memperoleh kejelasan, sehingga program penguatan ekonomi masyarakat tersebut tidak terus tertunda.
(Victor Montalili)
About The Author
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.