POSO – INTERPOLPOST.COM – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Poso Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Pso menjadi babak penting dalam sengketa pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PT Poso Energy yang melintasi tanah dan bangunan rumah warga di Desa Saojo, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso.
Dalam perkara perdata antara Fandhy Mustakim dan Werginia Tolidunde selaku penggugat melawan PT Poso Energy sebagai tergugat, dengan Kepala Desa Saojo sebagai turut tergugat, Majelis Hakim PN Poso mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
Melalui putusan yang dibacakan pada 2 September 2025, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembangunan jaringan SUTET PT Poso Energy yang melintasi tanah dan bangunan rumah milik para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
Selain menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, pengadilan juga menghukum PT Poso Energy untuk membayar kompensasi kepada para penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021.
Putusan ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan hak masyarakat atas tanah, keselamatan penghuni rumah, serta kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian kompensasi atas tanah dan bangunan yang terdampak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
ATAP SENG RUMAH WARGA TERDETEKSI MEMILIKI ARUS LISTRIK
Salah satu fakta penting yang tercatat dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat pada halaman 31 putusan.
Dalam pemeriksaan setempat terhadap rumah milik para penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa bagian atap rumah berbahan seng terdeteksi memiliki arus listrik ketika diperiksa menggunakan alat test pen.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena rumah itu ditempati oleh para penggugat bersama anggota keluarganya.
Kondisi demikian dinilai berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penghuni rumah. Persoalan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepentingan penyediaan energi, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan serta perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan transmisi.
Meski demikian, untuk memastikan sumber arus listrik, tingkat risiko, dan langkah penanganan yang diperlukan, tetap dibutuhkan pemeriksaan teknis lebih lanjut oleh tenaga ahli atau instansi yang berwenang.
SOSIALISASI KOMPENSASI BARU TERBUKTI DILAKUKAN PADA 2024
Persoalan lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak di Desa Saojo.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sosialisasi mengenai kompensasi terbukti baru dilakukan pada tahun 2024, bukan pada tahun 2006 sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Penilaian itu didasarkan pada keterangan sejumlah saksi masyarakat Desa Saojo yang dihadirkan dalam persidangan. Para saksi menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya sosialisasi dari PT Poso Energy pada tahun 2024, sedangkan sosialisasi pada tahun 2006 tidak mereka ketahui.
Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti foto kegiatan sosialisasi yang diajukan pihak tergugat. Bukti tersebut dinilai belum cukup meyakinkan untuk membuktikan bahwa sosialisasi benar-benar telah dilaksanakan pada tahun 2006.
Berdasarkan rangkaian fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai sosialisasi sebelum pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
BESARAN KOMPENSASI HARUS DINILAI LEMBAGA PROFESIONAL DAN INDEPENDEN
Dalam perkara tersebut, para penggugat sebelumnya meminta kompensasi sebesar Rp750 juta. Namun, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan nominal yang diminta tersebut.
Pengadilan memerintahkan agar kompensasi dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran nilai yang ditentukan melalui penilaian lembaga profesional dan independen terhadap objek yang terdampak.
Penilaian tersebut meliputi tanah, bangunan, dan tanaman yang menjadi objek kompensasi. Sementara itu, tuntutan ganti rugi materiil secara terpisah sebesar Rp2 miliar tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Hal penting lainnya, putusan tersebut menegaskan bahwa pemberian kompensasi tidak serta-merta mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan tanah kepada perusahaan. Dengan demikian, hak kepemilikan atas tanah tetap berada pada pemegang hak yang sah.
PUTUSAN MENJADI PERHATIAN BAGI PERLINDUNGAN HAK WARGA
Putusan PN Poso ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, prosedur sosialisasi, perlindungan hak atas tanah, serta keselamatan masyarakat yang terdampak.
Kewajiban pemberian kompensasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat yang tanah, bangunan, maupun tanamannya terdampak oleh keberadaan jaringan transmisi tenaga listrik.
Masyarakat berharap putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga hak para penggugat atas kompensasi memperoleh kepastian dan keselamatan warga yang tinggal di sekitar jaringan SUTET juga menjadi perhatian serius.
Victor Montalili
